Suara Kelompok Rentan Disorot dalam Musrenbang Tematik Kukar 2025

Penainformasi.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kukar memulai langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih adil dan menyeluruh dengan menggelar Musrenbang Tematik yang berfokus pada kelompok rentan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025), dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas sipil dan organisasi penyandang disabilitas.

Musyawarah ini menjadi forum khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pelaku budaya tidak lagi terpinggirkan dari skema pembangunan.

Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, memimpin langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari koreksi terhadap pola pembangunan sebelumnya yang masih bias pada kelompok dominan.

“Kita tidak bisa lagi membangun hanya berdasarkan kepentingan kelompok kuat. Saatnya memberi ruang untuk suara mereka yang selama ini dianggap minoritas dalam pengambilan kebijakan,” kata Dafip.

Menurutnya, Musrenbang Tematik adalah implementasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045. Pendekatan ini bukan sekadar teknis perencanaan, tetapi juga filosofi pembangunan yang berpihak pada keberagaman kebutuhan.

“Melalui THIS, kita tidak hanya menyusun program, tapi juga menjahit integrasi kebutuhan antar sektor dan kelompok. Ini penting agar pembangunan bisa menyentuh semua kalangan, tanpa kecuali,” jelas Dafip.

Ia juga menekankan bahwa program yang dihasilkan dari Musrenbang ini diharapkan tidak bersifat simbolik atau hanya memenuhi syarat administratif. Sebaliknya, seluruh usulan dari kelompok rentan harus dirumuskan menjadi program konkret yang memiliki dampak nyata.

“Kami tidak ingin hasil forum ini hanya jadi dokumen. Kami dorong perangkat daerah agar benar-benar menindaklanjuti rekomendasi yang muncul di lapangan,” tegasnya.

Dalam forum ini, sejumlah kebutuhan krusial dari kelompok rentan mulai terpetakan. Misalnya, akses transportasi bagi penyandang disabilitas, penguatan ruang aman bagi perempuan dan anak, serta wadah ekspresi budaya untuk komunitas lokal. Semua ini diusulkan agar menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah pada tahun mendatang.

Partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang inklusif bukanlah hal mustahil. Forum ini juga menjadi ajang pembelajaran kolektif bahwa pembangunan yang baik tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan sosial.

Dafip berharap, semangat yang dibangun dalam Musrenbang Tematik ini dapat dijaga dan dikembangkan menjadi budaya perencanaan di seluruh kecamatan di Kukar.

“Dengan melibatkan kelompok rentan, kita bukan sekadar menyusun program. Kita sedang merajut keadilan yang hakiki dalam pembangunan,” pungkasnya. (ADV Diskominfo Kukar)