Negara Tetangga RI Gelisah, Ingin Lepas dari Kekuasaan Kolonial

Situasi politik di Kaledonia Baru terus berkembang, dengan warganya kini berupaya melepaskan diri dari kendali Prancis.

Dalam pemilu anggota majelis nasional Prancis yang digelar pada Minggu (7/7/2024), daerah pemilihan Kaledonia Baru Dua mencatat kemenangan bersejarah bagi Emmanuel Tjibaou, yang meraih 57,4% suara. Ini menjadi kemenangan pertama bagi tokoh pro-kemerdekaan dalam empat dekade terakhir.

Emmanuel Tjibaou adalah putra dari Jean-Marie Tjibaou, pemimpin gerakan kemerdekaan Suku Kanak yang tewas dibunuh pada tahun 1989. Sebagai pendatang baru di dunia politik, Emmanuel mengusung kampanye yang berfokus pada upaya menghidupkan kembali dialog dengan pemerintah Prancis dan kelompok loyalis di wilayah kepulauan tersebut demi mencapai tujuan kemerdekaan.

“Kita harus menciptakan kembali kondisi untuk berdialog,” kata Tjibaou dalam wawancara hari Minggu dengan lembaga penyiaran publik Kaledonia Baru dikutip Radio Free Asia (RFA). “Ini adalah seruan minta pertolongan, ini adalah seruan harapan,” katanya tentang hasil pemilu.

Suku Kanak berjumlah sekitar 40% dari 270.000 penduduk Kaledonia Baru, namun mereka terpinggirkan di tanah air mereka sendiri. Mereka memiliki pendapatan lebih rendah dan kesehatan lebih buruk dibandingkan orang Eropa yang merupakan sepertiga populasi wilayah itu.

Kemenangannya ini pun terjadi setelah kerusuhan terjadi di wilayah itu. Kericuhan dimulai pada 12 Mei lalu ketika majelis rendah parlemen Prancis menyetujui amandemen konstitusi untuk mencairkan daftar pemilih di Kaledonia Baru, yang akan memberikan suara kepada ribuan imigran Eropa.

Penguasaan Perancis atas Kaledonia Baru memberi negara Eropa tersebut peran keamanan dan diplomatik yang signifikan di Pasifik pada saat Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Barat lainnya sedang melawan China. Kaledonia Baru juga memiliki cadangan nikel berharga yang termasuk yang terbesar di dunia.

Sementara itu, sejumlah pemimpin loyalis Prancis seperti Sonia Backès memprotes penyelenggaraan pemilu kali ini. Ia mengatakan Prancis gagal memastikan pemilu berlangsung secara demokratis dan transparan.

“Di sebagian besar TPS di Pantai Timur, tidak ada petugas yang bisa hadir karena kurangnya kemampuan untuk sampai ke sana, apalagi keamanan,” katanya dalam sebuah postingan di Facebook.

“Di Mont-Dore, penyumbatan jalan dan kekerasan terhadap orang-orang yang mencoba menyeberang melemahkan hasil pemilu kali ini.”

(Sumber : CNBC Indonesia)