Kemenkeu Salurkan Dana USD 37,9 Juta untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengungkapkan bahwa total realisasi belanja untuk aksi perubahan iklim oleh pemerintah pusat dari tahun 2016 hingga 2022 telah mencapai USD 37,9 miliar atau setara dengan Rp 569 triliun.

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan, rata-rata pengeluaran untuk aksi perubahan iklim selama periode tersebut mencapai Rp 81,3 triliun per tahun (USD 5,4 miliar), yang setara dengan 3,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Persentase Indonesia sebesar 3,5% sudah tergolong baik dibandingkan dengan negara lain yang masih di bawah angka tersebut. Ini merupakan langkah yang cukup baik dalam menangani perubahan iklim,” ujar Bobby dalam acara Media Gathering di Bogor, Rabu (29/5/2024).

Bila dirinci, pembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar terbesar dialokasikan untuk program mitigasi sebesar Rp 332,84 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline (industri hijau, pengelolaan limbah, energi dan transportasi).

Kemudian, dana yang digunakan untuk program adaptasi senilai Rp 214,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi (air dan kesehatan).

Dia melanjutkan, untuk program Co-Benefit membutuhkan dana sebanyak Rp 22,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk output berupa kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan (kehutanan pertanian, kelautan dan pesisir).

Dengan demikian, Kemenkeu membidik kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018-2030 adalah sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata-rata Rp 307,88 triliun per tahun.

Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi & co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp217,83 triliun atau rata-rata Rp43,57 triliun per tahun. Sehingga APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14% dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi setiap tahunnya.

“Artinya Pemerintah Indonesia dan semua pihak peduli terhadap agenda perubahan iklim ini,” pungkas Bobby.

(Sumber : CNBC Indonesia)