Gagal di Era Jokowi, Apakah Insentif Mobil Hybrid Akan Diberikan di Pemerintahan Prabowo?

Pemerintah menegaskan bahwa insentif untuk kendaraan hybrid saat ini tidak akan diberikan, mengingat penjualannya yang masih cukup baik meskipun tanpa adanya dukungan insentif. Namun, peluang pemberian insentif tetap terbuka setelah pergantian pemerintahan dalam dua bulan ke depan.

Menanggapi kemungkinan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada kebijakan menteri-menteri di pemerintahan mendatang. “Kita lihat saja nanti, para menteri yang akan membahasnya. Saya sebagai eselon I biasanya diminta untuk mengkaji hal tersebut, itu sudah biasa,” ujarnya di kantor Kemenperin pada Selasa (20/8/2024).

Meski demikian, untuk saat ini dipastikan pemerintah tidak akan memberi insentif untuk kendaraan hybrid.

“Sudah disampaikan Menko Perekonomian bahwa itu nggak dilakukan atau tidak segera dilakukan,” ujar Putu.

Rencana pemberian insentif ini sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, namun akhirnya terhenti. Isu ini berdampak keputusan konsumen dalam pembelian kendaraan.

“Kita terima kasih karena kita nggak mau dari sisi industri buat konsumen itu ngambang, karena kalau itu diwacanakan dia ngga jadi beli mobilnya, ah nanti aja, dengan tegas disampaikan tidak memberikan insentif hybrid, jadi perluasan hybrid itu ntar dulu deh, sehingga orang benar-benar beli kendaraan, konsumen ngga nunggu,” sebut Putu.

Berkaca pada pemberian insentif seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa waktu lalu, memang terjadi penahanan penjualan dari sisi konsumen. Di sisi lain, Putu menjelaskan bahwa alasan rencana pemberian insentif ini karena tidak ingin kalah dari negara lain.

“Kemarin sebenarnya trigger adalah apa yang dilakukan di Thailand 2x mengumumkan kendaraan elektrifikasi dia beri kemudahan-kemudahan, insentif-insentif, jadi ada pemikiran kalau investasi kesana kita telat untuk narik investasi ke Indonesia,” sebut Putu.

(Sumber : CNBC Indonesia)