Kepala Desa Batuah Minta Investigasi Serius Banjir dan Limbah, Ajak ESDM hingga DLHK

Penainformasi.com, KUTAI KARTANEGARA – Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, menyerukan perlunya investigasi lintas sektor terkait peristiwa banjir dan dugaan pencemaran limbah di wilayahnya. Menurutnya, permasalahan ini tak bisa diselesaikan dengan asumsi atau saling menyalahkan, melainkan butuh pendekatan ilmiah, teknis, dan kolaboratif dari berbagai pihak.

“Karena pihak perusahaan beralasan ini terjadi karena faktor alam dan pengaruh beberapa perusahaan lain di sekitar warga, maka kita akan undang semua pihak, termasuk ESDM Kaltim, DLHK Kukar bahkan Balai Sungai,” kata Rasyid, Rabu (25/6/2025).

Ia menilai, penting adanya kehadiran lembaga-lembaga teknis dan pengawasan lingkungan untuk mengkaji secara langsung penyebab banjir dan pencemaran lingkungan yang disebut-sebut warga bersumber dari area tambang. Menurutnya, saling lempar tanggung jawab hanya akan menambah penderitaan masyarakat yang sudah terdampak cukup lama.

“Masyarakat sudah lelah dengan janji dan rapat. Yang mereka butuhkan sekarang adalah solusi nyata dan perlindungan atas hak-hak mereka sebagai warga negara,” ucapnya.

Rasyid juga meminta keterlibatan DPRD Kutai Kartanegara untuk tidak hanya memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP), tetapi juga mengawal hasil investigasi hingga ada langkah konkret di lapangan.

“Kalau terkait mereka menuntut supaya kami menutup perusahaan, mohon maaf, itu bukan ranahnya kami. Itu ranah kementerian. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi,” tambah Rasyid, merespons permintaan warga yang ingin aktivitas tambang dihentikan.

Menurutnya, Desa Batuah tidak memiliki kewenangan hukum untuk menghentikan operasional perusahaan tambang yang berizin langsung dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi warga melalui jalur formal.

Lebih jauh, Rasyid menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi semua bentuk koordinasi dan penyelidikan teknis guna mencari tahu penyebab sebenarnya dari bencana ekologis yang terjadi. Tujuannya jelas: menjamin keselamatan warga dan memastikan perusahaan bertanggung jawab bila terbukti lalai.

“Jangan sampai setelah RDP, semuanya menguap tanpa solusi. Masyarakat menunggu bukti nyata,” tutupnya.

Dengan langkah investigasi komprehensif ini, pemerintah desa berharap bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Adv/ Diskominfo Kukar)