Pelantikan 3.870 PPPK Kukar Jadi Langkah Strategis Bangun Birokrasi Unggul

Penainformasi.com, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar pelantikan massal untuk 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi nasional. Acara ini bakal menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem birokrasi yang lebih tertata, profesional, dan berbasis meritokrasi.

Rencananya, pelantikan akan digelar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, dan melibatkan sejumlah unsur pengamanan, dinas teknis, serta petugas kesehatan. Mengingat jumlah peserta yang sangat besar, pemerintah memastikan seluruh aspek teknis berjalan optimal dan kondusif.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan, menekankan pentingnya pelantikan ini sebagai simbol peralihan paradigma dalam sistem kepegawaian di daerah.

“Pengambilan sumpah ini kami harapkan menjadi titik balik bagi para PPPK untuk berkontribusi lebih nyata dalam sistem birokrasi,” ujar Mopfiyanto, Jumat (23/5/2025).

Ia menambahkan bahwa pelantikan tidak hanya sebatas formalitas. Status baru sebagai PPPK harus disikapi dengan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik dan integritas dalam bekerja. Pemerintah ingin memastikan bahwa PPPK mampu menjadi pendorong percepatan reformasi birokrasi di daerah.

“Bukan hanya peralihan status, tapi juga tanggung jawab moral untuk bekerja secara profesional,” tegasnya.

Sebagai pelaksanaan terbesar dalam sejarah ASN Kukar, agenda ini menjadi refleksi dari konsistensi pemerintah daerah dalam mengapresiasi pengabdian para tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun mengisi kekosongan birokrasi tanpa status yang pasti, kini mereka mendapat pengakuan yang layak sebagai bagian dari ASN.

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pelantikan hanyalah langkah awal. Tantangan utama adalah bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong peningkatan kinerja PPPK ke depannya.

Untuk itu, BKPSDM Kukar telah menyiapkan pola pembinaan yang menyeluruh. Mulai dari pelatihan etika birokrasi, penguatan tugas pokok dan fungsi, hingga pengawasan berkala akan diterapkan agar para PPPK terus berkembang.

“Kami ingin PPPK menjadi bagian dari ASN yang siap bekerja secara profesional dan berintegritas,” tutup Mopfiyanto. (Adv/Diskominfo Kukar)