Pemkab Kukar Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Pemberdayaan KWT

Penainformasi.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) terus berinovasi dalam menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, khususnya cabai, di wilayahnya. Salah satu strategi utama adalah penguatan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengelolaan produksi cabai lokal.

Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, menyebutkan bahwa pada tahun 2024, pihaknya telah menyalurkan dana sebesar Rp 2,6 miliar untuk mendukung 40 KWT yang tersebar di 12 kecamatan. Kini, hasil dari program tersebut mulai terlihat dengan berlangsungnya panen cabai secara serentak di beberapa wilayah.

“Akhir bulan ini 40 KWT kita sudah panen cabai, dan sebagian lainnya telah mulai panen lebih awal. Alhamdulillah, inflasi dapat ditekan karena sebagian besar KWT telah memanen hasilnya,” jelas Sutikno, Rabu (12/3/2025).

Harga cabai di Kukar kini berkisar antara Rp 75.000 hingga Rp 90.000 per kilogram, jauh lebih rendah dari sebelumnya yang sempat menembus angka Rp 150.000. Penurunan ini menjadi indikator positif atas keberhasilan intervensi pemerintah daerah.

Melihat efektivitas program tersebut, Pemkab Kukar akan meningkatkan skala dukungan di tahun 2025. Anggaran sebesar Rp 5,8 miliar disiapkan untuk menjangkau 150 KWT. Tak hanya bantuan anggaran, bentuk dukungan lainnya juga diberikan, seperti pendampingan teknis, bantuan benih, dan pupuk bersubsidi.

“Ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga kestabilan harga pangan dan memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu di desa,” tambah Sutikno.

Panen raya cabai juga dijadwalkan akan dilaksanakan usai Ramadan 1446 H, yang rencananya dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, sebagai bentuk apresiasi kepada petani dan dukungan pemerintah terhadap kemandirian pangan daerah.

Dengan dukungan pemerintah yang semakin kuat dan keterlibatan aktif masyarakat melalui KWT, Kukar diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam hal ketahanan pangan dan pengendalian harga komoditas strategis. (ADV Diskominfo Kukar/nr)